Oleh: Br. Frans Sirait, BM
“Semuanya berawal dari pikiran, tinggal keberanian untuk merombak tanpa merusak. Semua kebijakan mengandung unsur politis, besar atau kecil.”

Politik bisa dikatakan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, telah lahir sejak manusia itu ada sampai pada akhirnya terbentuk sebuah komunitas besar yakni masyarakat. Setiap bangsa menjalankan politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri untuk menjaga kepentingan bangsanya.

Dalam perjalanan sejarah manusia, bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan Persia, telah menjalankan politik untuk melindungi daerah kekuasaannya bahkan menjajah bangsa lain untuk memperluas kekuasaan. Bangsa-bangsa pada jaman dahulu berpandangan bahwa kebesaran suatu bangsa lebih pada seberapa luas daerah kekuasaannya bukan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, tujuan dibentuknya suatu negara atau bangsa merupakan wadah untuk menjamin hak-hak dan kewajiban setiap warga demi kesejahteraan bersama. Itu sebabnya, komunitas besar atau masyarakat tadi harus diatur sedemikian rupa menurut keberadaannya.
Sistem perpolitikan suatu bangsa dahulu dan sekarang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat di dalamnya, termasuk birokrat, partai, organisasi kemasyarakatan tingkat nasional sampai lokal, serta organisasi keagamaan. Produk hukum yang ada adalah hasil konstelasi dinamika politik suatu bangsa. Maka topik mengenai politik tidak akan pernah habis dan tetap aktual selama manusia itu ada. Kebetulan penulis agak berminat mengikuti topik-topik politik. Jangan-jangan salah jurusan ya! Tapi kayaknya tidak juga, karena bahasa merupakan paket semua disiplin ilmu, termasuk politik. Maaf, artikel ini sedikit lebih panjang dari edisi-edisi sebelumnya, semoga bermanfaat mengawali Tahun Baru 2011.

Relevansinya dengan Hidup Menggereja
Gereja sebagai lembaga keagamaan sedikit banyak dipengaruhi oleh dinamika politik yang sedang berkembang pada jamannya. Mengapa? Karena orang-orang yang bergerak dalam kepengurusan gerejawi termasuk para religius terbentuk dari pola umum yang sedang berkembang tadi. Kita tentu tahu bahwa sebelum konsili Vatikan II, Gereja sendiri dapat dikatakan masih konservatif. Kemudian lahirlah tokoh reformis Gereja Paus Yohanes Paulus XXIII, yang menghasilkan reformasi atas doktrin-doktrin Gereja katolik. Dampaknya sungguh besar dalam seluruh kehidupan Gereja. Sebelum pembaharuan terjadi, mungkin saja cara mengamalkan nilai-nilai agama dan penghayatan iman pada saat itu
dipandang tepat dan efektif. Semuanya berawal dari pikiran, tinggal keberanian untuk merombak tanpa merusak. Semua kebijakan mengandung unsur politis, besar atau kecil. Menurut Dosen FEB UGM Prof. Dr. Ainun Na’im, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar mengatakan bahwa “Pengambilan keputusan merupakan suatu proses mengkombinasikan pendekatan rasional dan judgmental yang prosesnya tidak dapat diformulasikan secara lengkap. Dalam proses ini, pengambilan keputusan selalu menghadapi resiko yang berpengaruh pada proses judgement itu sendiri” (Kedaulatan Rakyat, 3/1/2011). Siapa bisa memastikan dalam proses pemilihan Paus (konklaf) tidak memperhitungkan faktor geopolitik? Politik juga bisa diartikan sebagai kebijaksanaan, dan kebijaksaan itu datang dari Allah, yang hadir dalam gerakan Roh menyinari hati dan pikiran manusia untuk tanggap akan segala kemungkinan.
Mengapa hal itu perlu? Seiring perkembangan jaman, peradaban manusia semakin berkembang

terus-menerus. Segala sesuatu perlu dipertimbangkan secara matang, karena menyangkut kepentingan dan hidup orang banyak. Di dunia ini tidak ada yang 100% mutlak benar, tetapi terbuka untuk diperdebatkan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi apa yang kita anggap baik dan benar pada saat ini tidak lagi tepat dan benar pada periode berikutnya. Seolah-olah semuanya serba relatif. Maka, kata “dulu dan dulu” tidak pernah menjawab apa yang menjadi tuntutan riil sekarang ini. Itu hanya sebuah ungkapan yang tidak realistis dan bernada frustrasi. Sejarah harus dipahami sebagai pembelajaran bersama, karena manusia adalah makhluk dinamis. Konsep mengenai suatu hal terus berkembang atau bahkan berubah, dan biasanya diiringi dengan perubahan cara mengimplementasikannya.
Adakah unsur politik dalam biara?

Jawaban pertanyaan di atas tentu ada. Seberapa kuat? Allamualab, hanya Tuhan Allah yang bisa mengukur berapa persisnya. Tukang ampere meter bekas sudah mencari barang itu, tapi sayang sekali bandulannya belum ketemu. Barangkali sudah dicopot para pemulung jalanan alias parbotot/panggatot. Memang istilah politik lebih identik dengan sistem pemerintahan (negara-red), tapi tidak salah toh jika menggunakan istilah ini. Yang jelas ada kaitannya. Bisa jadi satu roll dua kabel.
Pertama, mari kita cermati contoh praktis dalam proses pemilihan anggota Dewan Pimpinan Umum dan Propinsi suatu Ordo atau Kongregasi. Sebelum pemilihan anggota Dewan terhormat diadakan, biasanya ada istilah lobi-lobi, yakni mencoba mengkalkulasi kompetensi kandidat dalam mengemban tugas kongregasional serta merancang suatu komposisi yang tepat untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan kapitel. Disinilah unsur “kampanye” muncul untuk mengkonsolidasikan unsur-unsur yang berdekatan. Bisa juga setiap partisipan dalam pikirannya sudah memiliki kandidat sendiri, tapi hal ini masih bisa berubah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Apapun hasilnya harus dimengerti sebagai karya Roh yang menggerakkan setiap orang untuk melakukan apa yang menjadi kehendakNya. Selama orang bekerjasama dengan Roh tentu buah-buahnya juga lain daripada yang lain, yang diharapkan dapat membawa sesuatu yang berarti dalam perjalanan hidup selanjutnya. Yah, supaya sedikit rohanilah! Namun, dalam hal ini faktor integritas menjadi pertimbangan penting disamping faktor intelektual dan pengalaman. Kemampuan intelektual bisa dipoles asal tidak tumpul-tumpul amat. Sedangkan pengalaman bisa berarti pengalaman sebelumnya atau saat kita mengalaminya. Tidak ada orang lahir langsung berpengalaman, melainkan ia memulainya saat mengalami pengalaman itu. Ini sedikit filosofis dan sarkastis, namun masih realistis!

Kedua, rotasi (penyegaran) anggota tarekat secara reguler. Mengapa lembaga-lembaga negara melakukan periodisasi? Hal ini untuk menciptakan suasana baru; membuka peluang bagi sang aparatur yang lama dan pendatang baru berkembang dalam banyak aspek. Seorang perwira pertama polisi berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) di suatu Polsek, selanjutnya akan memperoleh promosi jabatan di jajaran Polres, yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi Kapolres, jika prestasinya mendukung. Dengan pengandaian, perwira tadi menjalani beberapa pembinaan lanjutan dibawah wewenang Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) untuk memenuhi standar profesionalitas personil. Disamping itu juga, dengan rotasi secara teratur bisa menghindari gelar penguasa sepanjang masa alias “Raja-Raja Toba”, layaknya Soeharto yang menjadi penguasa negeri ini kurang lebih 32 tahun. Akarnya sampai ke Ujung Kulon, atau bahkan menjalar ke sum-sum tulang belakang rakyatnya. Belajar dari banyak pengalaman, maka ada baiknya juga membuat suatu aturan resmi mengenai hal ini atau paling tidak menjadi pertimbangan dalam proses penyegaran. Memang persoalan rotasi tidak dapat disimplifikasikan seperti menyortir pakaian bekas [Sumatra: rombengan/burjer/rojer], tetapi lebih pada permainan catur. Setiap langkah punya pertimbangan khusus dan target khusus pula. Posisi Raja ditempatkan sebagai Yesus, sang pengutus. Semua langkah personil (bidak-bidak) bertujuan untuk melindungi sang Raja agar semakin jaya dan dimuliakan semua orang.

Pola dan Strategi Politik

Ada dua cara berpolitik, yakni berpolitik dengan cara elegan dan sportif (konstitusional-red) dan ada pula politik “sega-sega” (inkonstitusional-red), yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maka, bila orang terjun dalam dunia politik, ada target tertentu yang disasar. Ada kalkulasi politik yang harus dipertimbangkan. Bagaimanapun juga, politik sangat erat hubungannya dengan massa pendukung dalam meraih pengaruh dan kekuasaan. Lalu, bagaimana memobilisasi massa?
Cara yang paling efektif sampai saat ini memobilisasi massa dalam menyukseskan target adalah kampanye (campaign). Dapat disetarakan dengan istilah niaga seperti promosi (promotion) suatu produk, yakni memperkenalkan dan menawarkan barang dagangannnya dengan tujuan menarik konsumen untuk membelinya. Kampanye dan promosi dalam arti tertentu sangat identik. Dalam kampanye, orang atau partai tertentu berupaya “menjual” figur para kader dan program-program andalannya supaya memperoleh suara mayoritas dalam suatu pemilihan fungsionaris, meskipun dalam prakteknya banyak tinggal kenangan, layaknya tembang kenangan bernada melankolis. Memang cara ini dapat membangun fanatisme para pendukung dalam skala besar. Namun, yang menjadi persoalan bukanlah soal kampanye atau lobi, tetapi orientasi kampanye tersebut. Perlu diingat juga bahwa kampanye tanpa diiringi oleh tindakan nyata dalam pelayanan hanyalah menjadi barang tertawaan. Fakta dan bahasa (komunikasi) adalah dua hal terpenting dalam kampanye politik. Fakta menyajikan bukti dan alasan secara rasional, dan bahasa menguraikan berbagai fakta secara lugas dan menarik. Model kampanye yang dimaksudkan di atas tentulah tidak seheboh yang dilakukan oleh partai-partai politik bangsa ini, memasang pamplet, baliho sebesar tiga kali lipat bendera pusaka RI, ataupun seperti pembagian brosur kredit sepeda motor di pinggir-pinggir jalan, apalagi “serangan fajar” (Money Politic). Bisa-bisa kantong bolong tanpa hasil yang jelas. Apalagi, kita kan “bangsa” religius..!

Untuk melihat apakah suatu kampanye atau promosi itu baik atau buruk secara sederhana dapat dilihat dari pola dan strateginya. Cara berkampanye yang sehat lebih pada menawarkan ide, gagasan, program-program yang terencana dan terukur, serta terobosan-terobosan baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama, merangkul semua pihak, termasuk kompetitornya. Berpikir luas dan visioner dengan pertimbangan yang komprehensif menjadi acuan bertindak. Kita tentu masih mengingat ketika Barrack Obama dan Hilary Clinton berkompetisi menjadi capres dari Partai Demokrat. Obama malah memilih saingan politiknya, Hilary diangkat menjadi menteri luar negeri AS, setelah ia terpilih menjadi presiden negara adidaya itu. Dan Hilary menyambutnya tanpa merasa lebih kecil. Sungguh elegan, bukan? Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan menjungjung tinggi spotifitas. Kepentingan bangsa menjadi yang utama. Suatu sikap kenegarawan sejati. Michelle Obama pernah mengatakan dalam orasi kampanye di Chicago, “Change, we can make it if we try and never stop dreaming.”

Sebaliknya, kampanye hitam (Black campaign) cenderung menyerang pihak lain (competitor) dengan cara yang tidak elegan, dan cenderung destruktif; berupaya mempengaruhi massa dengan intrik-intrik mendiskreditkan pihak tertentu. Ada upaya-upaya secara terselubung untuk membentuk pola berpikir massa bahwa pihak lain tidak berkompeten. Unsur pribadi menjadi target empuk untuk melemahkan legitimasi politik kompetitornya, antara lain masalah kulitlah, etnislah, rambutlah, atau apalah namanya, gak penting juga! Buktinya, John McCain, seorang pentolan perang Vietnam dari Partai Republik kalah melawan Barrack Obama, sang keturunan kulit hitam, dalam pemilu AS yang sangat fenomenal pada bulan Nopember 2008. Dalam Black campaign, orientasi kampanye cenderung mengarah pada mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Ini tentu tidak fair dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini jugalah yang memicu kericuhan akhir-akhir ini terjadi di Pantai Gading, Afrika. Bahkan negara ini terancam perang saudara. Ada pihak-pihak yang tidak sportif dalam proses pemilihan. Parahnya, meskipun telah dinyatakan kalah dalam pemilihan, kandidat yang kalah masih bercokol di pemerintahan, sehingga terjadilah matahari ganda (presiden) dalam negara itu. Yah, ujung-ujungnya masyarakat juga yang menjadi korban. Aksi pembantaian massal membayangi seluruh warga. Gerakan mengungsi entah kemana saja, tak terhindarkan. Tentu tidak ada orang yang rela jadi santapan kebuasan para ekstremis.

Penderitaan demi penderitaan tak pernah habis hanya karena kerakusan dan kehausan kekuasaan semata. Upaya turun paksa ala Cowboy pun akan menjadi solusi terbaik saat ini dari Komunitas Ekonomi Negara-negara di Afrika Barat (Ecowas) untuk mereduksi konflik sebelum situasi makin tak terkendali. Ini sungguh memilukan hati.
Contoh lain, salah satu tarekat Fransiskanes di Keuskupan Agung Medan, beberapa tahun lalu terjadi konflik internal cukup serius. Terbentuk dua kubu, dikalangan religius dikenal istilah pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Mungkin istilah ini diserap dari peristiwa jajak pendapat (referendum) di Timor-Timur pada tahun 1999 silam.

Kelihatannya masalah sepele, namun bila ditelusuri kemungkinan besar sudah terpendam lama bak bola panas yang menggelinding dari angkatan per angkatan akibat mandegnya komunikasi di tingkat atas-bawah. Bisa jadi sudah terdeteksi sebelumnya, tapi karena kurang mendapat porsi yang memadai, meledaklah bola panas itu. Tragisnya, satuan “Pemadam Kebakaran” tidak segera datang, mungkin kesulitan mencari air, meskipun air Danau Toba melimpah. Kalau saya sih mending bola panasnya disimpan buat energi listrik terbarukan, atau dilemparkan ke pantat pencuri sapi korban erupsi gunung Merapi, biar kapok. Bagaimanapun juga, ketidakadilan dan kesalahpahaman dilihat sebagai pemicu utama perseteruan bernada rasial tersebut. Pesan orang bijak hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin, belumlah sampai ketataran aplikatif. Diplomasi dan dialog yang intensif kiranya bisa mencairkan instabilitas lembaga tersebut. Syukur kepada Allah, yang seperti ini tentu [mungkin] tidak ada di Kongregasi Budi Mulia.
Dari dua model di atas dapat kita lihat perbedaan tingkat kedewasaan berpolitik dalam menerapkan pola demokrasi yang dihembuskan negara Barat sebagai pilihan terbaik saat ini. Yang satu progesif, yang satunya lagi mengalami regresi dan degradasi. Ada perbedaan orientasi dan cara bepikir yang sungguh mencolok, bagaikan lautan dan daratan. Karena laut lebih luas daripada daratan. Mengapa tidak bagaikan langit dan bumi? Ah, langit terlalu luas sehingga terkesan berlebihan. Kita, eh bangsa kita berada di posisi mana ya? Jangan-jangan sampai baru setingkat Republik BBM alias Baru Bisa Mimpi, bersubsidi lagi!